Para pengawas persaingan tidak sehat atau antitrust mulai bersiap untuk pertempuran baru melawan monopoli berbasiskan data digital, penegak antitrust mungkin melihat blockchain sebagai cara untuk mendapatkan data jujur dari perusahaan yang tidak mereka percayai.

Di pertengahan Januari 2021, Departemen Kehakiman mengumumkan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam inisiatif baru di Universitas Stanford untuk mengikutsertakan alat teknologi yang lebih maju ke dalam perjuangannya melawan monopoli. Dept kehakiman (Dept. of Justice/DoJ) merupakan salah satu instituasi paling vokal untuk proyek Antitrust Komputasi Stanford. DoJ bergabung dengan pengawas kompetisi dari 46 negara lain dan Komisi Perdagangan Federal AS.

Pengumuman ini merupakan bagian dari lonjakan minat yang luas terhadap teknologi dan hukum antitrust, yang merupakan puncak dari banyaknya gerakan baik dari kalangan akademisi maupun regulator global. Kemudian pada hari Selasa, pemimpin antitrust DoJ, Makan Delrahim memberikan pidato perpisahan di Pusat Kebijakan Sains & Teknologi Duke University dimana Ia meminta divisi antitrust untuk memperbarui kapabilitas teknologinya. Dalam sambutannya di bulan Agustus, Delrahim telah mengedepankan kemampuan blockchain untuk mendesentralisasikan informasi sebagai hal yang penting untuk masa depan antitrust.

Baca juga : Alasan Programmer perlu belajar blockchain

“Saya berharap divisi ini akan memainkan peran yang penting dalam memastikan kondisi pasar kondusif untuk melepaskan potensi blockchain yang bersifat revolusioner.”

Sebelum kepergiannya, Delrahim telah mengambil banyak langkah untuk membawa DoJ kembali ke sekolah untuk teknologi yang sedang berkembang ini. DoJ mengiklankan bahwa mereka telah menawarkan pengacara dan staf kesempatan untuk mengambil kursus yang berfokus pada blockchain, AI, dan machine learning di MIT Sloan School, kebetulan dimana kemungkinan ketua SEC Gary Gensler dulu mengajar kursus tentang blockchain.

Projek Computational Antitrust ini baru dipublikasikan pada hari Senin dimana projek ini bertujuan untuk menyatukan akademisi yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda (hukum, ilmu komputer, ekonomi, dan lainnya) dengan developer, pembuat kebijakan dan regulator. Bersamaan dengan pengumuman program tersebut, Thibault Schrepel yang merupakan profesor pendiri, mempublikasikan tujuan untuk penelitian dengan visi sebagai berikut:

“Dunia di mana AI dan blockchain yang digabungkan dengan komputasi kuantum akan segera menyediakan dukungan berharga dengan memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dunia.”

Semester musim gugur yang lalu, Schrepel meninggalkan Harvard dan bergabung dengan program CodeX Stanford yang lebih luas. Berdasarkan perintah direktur Roland Vogl, penelitian Schrepel telah naik ke status proyek independen dalam CodeX. Tapi apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh oleh 48 agensi yang telah menandatangani proyek ini? Dr. Schrepel memberitahu bahwa agensi-agensi tersebut juga akan mengirimi CodeX kontribusi tahunan singkat yang merinci semua tindakan yang diambil untuk memodernisasi praktik mereka yang menggunakan komputasi teknologi.

“Siapapun dapat mempelajari mengenai machine learning, pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing dan memahami teknik lain seperti scraping. Blockchain juga disebutkan sebagai cara untuk memastikan integritas database yang dikirim ke agensi dan misalnya, memungkinan smart contract untuk memastikan implementasi dari komitmen perilaku.”

Saat di Harvard, Schrepel menulis secara ekstensif mengenai peran blockchain dalam memerangi perilaku antikompetitif di samping mekanisme hukum yang pada akhirnya membuat Vitalik Buterin bergabung dengan idenya. Dan sementara ide ini digaungkan lebih kencang di dunia akademis, mereka melihat resonansi baru di antara para regulator. Banyak negara telah menghabiskan setahun terakhir membersihkan artileri antitrust mereka dan mengarahkannya langsung ke industri teknologi. DoJ baru-baru ini menghentikan akusisi Visa atas Plaid. FTC telah menggugat Facebook dan mengirimkan tuntutan ke sejumlah platform media sosial lainnya dan meminta mereka untuk menjawab bagaimana mereka menggunakan data pengguna.

Sementara itu, China tampaknya melakukan hal yang sama dengan industri teknologi di negaranya, baru-baru ini membatalkan IPO perdana dari Ant Group dan membuat  Jack Ma menghilang dari publik selama beberapa bulan. Uni Eropa, di sisi lain telah melakukan serangan yang paling mencolok terhadap perusahaan teknologi (kebanyakan Amerika) di bawah naungan General Data Protection Regulation.