Pemaparan Update Regulasi Crypto Indonesia – Liputan Blockjakarta 2019

Dharmayugo Hermansyah, selaku Kementrian Perdagangan di Indonesia menjelaskan mengenai regulasi cryptocurrency di Indonesia di acara BlockJakarta pada 2 Mei 2019.

Baca juga liputan event Block Jakarta lainnya di sini

Saat ini, aset kripto didefinisikan sebagai komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan perantara.

Dharmayugo menjelaskan tujuan pengaturan cryptocurrency di Indonesia:

  • Memberikan kepastian hukum perdagangan aset kripto di Indonesia
  • Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pengaturan uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnahan masal
  • dalam rangka perlindungan konsumen
  • menarik investasi asing (devisa) masuk ke Indonesia

Berikut adalah pokok pengaturan juknis perdagangan aset kripto bagi pedagang komoditi:

  • Perdagangan komoditi melakukan KYC berdasarkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai yang telah ditetapkan perka BAPPEBTI no. 8 tahun 2017
  • KYC sederhana meliputi: Identitas nasabah (KTP/Paspor), Foto terbaru nasabah, rekening bank, email, dan nomor telepon.
  • Pelaksanaan KYC dilakukan pada saat pembuatan/pendaftaran akun.

Kriteria aset kripto yang diperbolehkan sebagai media perdagangan:

Aset Kripto Non-Lokal

  • Harus berbasis blockchain
  • Harus berupa Crypto utility
  • Nilai marketcap masuk ke dalam ranking 500 besar di coinmarketcap.
  • Masuk ke dalam 50 top exchange di dunia
  • Benefit ekonomi (pajak, penumbuhan industri TI, dan kompetensi tenaga ahli.
  • Rekomendasi dari komite aset kripto (regulator, SRO, akademisi, asosiasi, praktisi, komunitas)

Aset Kripto Lokal

  • Harus berbasis blockchain
  • Harus kripto back asset komoditi
  • Permodalan
  • Benefit ekonomi
  • Rekomendasi dari komite aset kripto

Berikut adalah mekanisme transaksi aset kripto:

Komite aset kripto terdiri dari:

  • Bursa berjangka
  • Lembaga kliring berjangka
  • Asosiasi aset kripto
  • Akademisi
  • dll

Sementara dalam hal pajak, saat ini kementrian perdagangan sedang mengusulkan pengenaan pajak final untuk perdagangan kripto sebesar 0,01% dari nilai transaksi (PPh Final).

Related articles

Vijay Grag - CEO Koinx di Indonesia Blockchain Summit

Dari Mana Asal Aturan Model Disetor 1 Triliun Untuk Exchange

  Tanggal 1 April 2019, Koinx menyelenggarakan event Blockchain Indonesia Summit, yang mengundang banyak expert panelis, venture capital dan founder blockchain project dari berbagai negara. Salah satu pembicara yang banyak ditunggu adalah Kepala Bappepti, Wisnu Wardhana. Di dalam speechnya, Pak Wisnu memberikan penjelasan tentang salah satu point aturan yang banyak dipertanyakan oleh para founder startup […]

#DelistBSV: Inilah Mengapa Bitcoin SV Dapat Dihapuskan dari Semua Exchange

Dukungan terhadap ‘Hodlonaut’ terus meningkat setelah dirinya terlibat di dalam pertarungan hukum dengan sang pencipta Bitcoin SV.   Cakupan kampanye #DelistBSV semakin meluas setelah salah satu pendiri Morgan Creek Digital Anthony Pompliano, bergabung menjadi salah satu di daftar influencer crypto, yang mendorong semua orang untuk melihat Bitcoin Cash Fork yang kontroversial. Serangan balasan muncul setelah […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *