Tanggal 1 April 2019, Koinx menyelenggarakan event Blockchain Indonesia Summit, yang mengundang banyak expert panelis, venture capital dan founder blockchain project dari berbagai negara.
Salah satu pembicara yang banyak ditunggu adalah Kepala Bappepti, Wisnu Wardhana. Di dalam speechnya, Pak Wisnu memberikan penjelasan tentang salah satu point aturan yang banyak dipertanyakan oleh para founder startup blockchain dan exchange di Indonesia, yaitu tentang angka modal minimum 1 triliun,
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Pasal 8 terdapat peraturan sebagai berikut :
Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto pada Pasar Fisik Aset Kripto, selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto harus memenuhi persyaratan:
A. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
B. Mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar
rupiah);
Nah dari mana asal 1 triliun tersebut ? Pak Wisnu menjelaskan :
Jika 1 exchange memiliki 20,000 nasabah, dan masing-masing nasabah memiliki 1 bitcoin, jadi berapa aset yang di handle oleh exchange tersebut ?
Dari kalimat tersebut, tercermin bahwa Bappebti mengasumsikan exchange bisa memiliki 20 ribu nasabah, yang merupakan angka yang cukup wajar bagi exchange.
Per 2 April 2019, 1 Bitcoin menyentuh angka 68 Juta rupiah, 20 ribu x 68 juta berarti 1,36 triliun.
Bagaimana menurut Anda, apakah Anda setuju dengan asumsi diatas ?
Baca Juga Berita Lainnya Tentang Blockchain dan Crypto :