Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Crowdfunding di Indonesia

Di bulan Januari 2019 baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan mengesahkan peraturan tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi atau Equity Crowdfunding.

Beberapa point yang diatur dalam Peraturan OJK Crowdfunding antara lain :

  • Penawaran saham umum dilakukan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan
  • Total dana yang dihimpun maksimal Rp 10 miliar.
  • Penerbit yang bukan merupakan perusahaan publik disyaratkan memiliki jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak.
  • Jumlah modal disetor pun maksimal sebesar Rp 30 miliar.
  • Bagi penyelenggara layanan urun dana, wajib memiliki modal disetor dan modal sendiri, masing masing paling sedikit Rp 2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan.

    Peraturan lengkapnya bisa Anda baca di file PDF berikut ini

Related articles

Vijay Grag - CEO Koinx di Indonesia Blockchain Summit

Dari Mana Asal Aturan Model Disetor 1 Triliun Untuk Exchange

  Tanggal 1 April 2019, Koinx menyelenggarakan event Blockchain Indonesia Summit, yang mengundang banyak expert panelis, venture capital dan founder blockchain project dari berbagai negara. Salah satu pembicara yang banyak ditunggu adalah Kepala Bappepti, Wisnu Wardhana. Di dalam speechnya, Pak Wisnu memberikan penjelasan tentang salah satu point aturan yang banyak dipertanyakan oleh para founder startup […]

Pemaparan Update Regulasi Crypto Indonesia – Liputan Blockjakarta 2019

Dharmayugo Hermansyah, selaku Kementrian Perdagangan di Indonesia menjelaskan mengenai regulasi cryptocurrency di Indonesia di acara BlockJakarta pada 2 Mei 2019. Baca juga liputan event Block Jakarta lainnya di sini Saat ini, aset kripto didefinisikan sebagai komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *