Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Crowdfunding di Indonesia

Di bulan Januari 2019 baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan mengesahkan peraturan tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi atau Equity Crowdfunding.

Beberapa point yang diatur dalam Peraturan OJK Crowdfunding antara lain :

  • Penawaran saham umum dilakukan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan
  • Total dana yang dihimpun maksimal Rp 10 miliar.
  • Penerbit yang bukan merupakan perusahaan publik disyaratkan memiliki jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak.
  • Jumlah modal disetor pun maksimal sebesar Rp 30 miliar.
  • Bagi penyelenggara layanan urun dana, wajib memiliki modal disetor dan modal sendiri, masing masing paling sedikit Rp 2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan.

    Peraturan lengkapnya bisa Anda baca di file PDF berikut ini