Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Crowdfunding di Indonesia

Di bulan Januari 2019 baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan mengesahkan peraturan tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi atau Equity Crowdfunding.

Beberapa point yang diatur dalam Peraturan OJK Crowdfunding antara lain :

  • Penawaran saham umum dilakukan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan
  • Total dana yang dihimpun maksimal Rp 10 miliar.
  • Penerbit yang bukan merupakan perusahaan publik disyaratkan memiliki jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak.
  • Jumlah modal disetor pun maksimal sebesar Rp 30 miliar.
  • Bagi penyelenggara layanan urun dana, wajib memiliki modal disetor dan modal sendiri, masing masing paling sedikit Rp 2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan.

    Peraturan lengkapnya bisa Anda baca di file PDF berikut ini

Related articles

Kemenko Ekonomi Berminat Sediakan Pulau Khusus Blockchain – Liputan Khusus BlockJakarta 2019

Edi Prio Pambudi di BlockJakarta. photo by Pak Ferdian, Atmajaya University   Pak Edi prio pambudi, Coordinating ministry kemenko ekonomi di event BlockJakarta 2019 menyampaikan pandangan pemerintah tentang pelaku industri blockchain di Indonesia. Pak Edi dan tim kemenko ekonomi mempercayai bahwa stakeholder di dunia akan terintegrasi di mana sistem ekonomi global yang beyond nations control […]

valuasi aset crypto

Cara Melakukan Valuasi Untuk Aset Cryptocurrency

Selama setahun terakhir, beberapa investor dan ahli kripto terkemuka telah mengusulkan berbagai kerangka kerja, heuristik, dan metrik yang dapat diterapkan oleh investor ke nilai aset cryptocurrency. Artikel ini merangkum kerangka kerja penilaian aset cryptocurrency hari ini. Saya bermaksud menjelaskan secara singkat kerangka utama dan mengeksplorasi keterbatasan mereka serta mendiskusikan potensi eksplorasi lebih lanjut. Saya menyimpulkan dengan […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *