Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Crowdfunding di Indonesia

Di bulan Januari 2019 baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan mengesahkan peraturan tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi atau Equity Crowdfunding.

Beberapa point yang diatur dalam Peraturan OJK Crowdfunding antara lain :

  • Penawaran saham umum dilakukan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan
  • Total dana yang dihimpun maksimal Rp 10 miliar.
  • Penerbit yang bukan merupakan perusahaan publik disyaratkan memiliki jumlah pemegang saham penerbit tidak lebih dari 300 pihak.
  • Jumlah modal disetor pun maksimal sebesar Rp 30 miliar.
  • Bagi penyelenggara layanan urun dana, wajib memiliki modal disetor dan modal sendiri, masing masing paling sedikit Rp 2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan.

    Peraturan lengkapnya bisa Anda baca di file PDF berikut ini

Related articles

Pemaparan Update Regulasi Crypto Indonesia – Liputan Blockjakarta 2019

Dharmayugo Hermansyah, selaku Kementrian Perdagangan di Indonesia menjelaskan mengenai regulasi cryptocurrency di Indonesia di acara BlockJakarta pada 2 Mei 2019. Baca juga liputan event Block Jakarta lainnya di sini Saat ini, aset kripto didefinisikan sebagai komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk […]

Siapa Pemilik Vexanium yang Sebenarnya?

Pernahkah Anda mendengar tentang Vexanium ? Apa yang anda ketahui tentang Vexanium? Sebuah protokol blockchain karya anak bangsa? Katanya blockchain terdesentralisasi, tapi kenapa ada entitas di belakangnya? Lalu siapa pemilik Vexanium? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar dari protokol ini sendiri. Vexanium adalah protokol blockchain bersifat terbuka yang digunakan untuk membuat […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *